BAB I PENDAHULUAN 1.1 latar belakang Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari dua pertiga wilayahnya adalah laut dan kaya akan sumber daya laut. Dan di taburi oleh kurang lebih 17.000 pulau-pulau besar dan kecil membujur kurang lebih 5000km sepanjang khatulistiwa. Luas daratan indonesia mencapai 1.922.570km2, dan luas daratan mencapai 1.922.570km2 dan luas perairan 3.257.457km210. selain sebagai negara kepulauan sejarah telah menceritakan bahwa bahwa nenek moyang bangsa indonesia adalaha seorang pelaut yang tangguh. Hal ini di buktikan adanya situs perasejarah dan sejarah. Penemuan situs perasejarah yang terdapat di pulau muna,seram, arguni yang di penuhi lukisan perahu-perahu layar yang menggambarkan nenek moyang bangsa indonesia adakah bangsa pelaut. Selain itu juga ditemukannya kesamaan benda-benda sejarah antara suku aborigin di austaralia dengan di jawa menandakan bahwa nenek moyang kita sudah melakukan hubungan pelayaran dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Dari cerita sejarah tadi nenek moyang kita adalah pelaut yang tanggu haruslah menjadi penyemangan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang . dimasa sekarang bentuk implementasinya bukan hanya sekedar berlayar tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan wilayah indonesia yang terdiri dari dua pertiga laut untuk kesejateraan pembangunan masa sekarang dan masa yang akan datang. 1.2 Rumusa masalah 1. Apa itu maritim ? 2. Apa itu kemaritiman ? 3. Bagaimana sejarah kemaritiman indonesia ? a) Zaman orde lama b) Zaman orde baru c) Zaman reformasi-sekarang 1.3 tujuan dan manfaat 1. Mengetahui apa itu maritim 2. Mengetahui apa itu kemaritiman 3. Mengetahui sejarah kemaritiman indonesia hingga sekarang BAB II PEMBAHASAN 2.1 Maritim Istilah maritim berasal dari bahasa inggris yaitu maritime yang berarti navigasi atau bahari. Dari kata ini kemudian lahir istilah maritime power yaitu negara maritime atau negara samudera. Pemahaman merupakan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan yang berhubungan dengan kelautan atau biasa disebut dengan pelayaran niaga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa maritime adalah terminologi kelautan dan maritim terminologi kelautan dan maritim. 2.2 Pengertian kemaritiman berkenaan dengan laut yang berhubungan dengan pelayaran perdagangan laut. Pengertian kemaritiman yang menurut masyarakat secara umum adalah menunjukkan kegiatan di laut ,yang berhubungan dengan pelayaran dan pernniagaan atau perdagangan sehingga kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atau penangkapan ikan bukan merupakan kemaritiman. Dalam arti lain kemaritiman berarti sempit ruang lingkupnya, karena hanya berkenaan pelayaran dan perdagangan laut. Sedangkan pengertian lain dari kemaritiman berdasarkan pada terminologi adalah mencakup ruang/wilayah permukaan laut,pelagi dan meso pelagik yangmerupakan daerah subur diman daerah ini terdapat kegiatan seperti parawisata ,lalu lintas ,pelayaran,dan jasa-jasa kelautan. 2.3 Sejarah kemaritiman indonesia a) zaman orde lama pada awal kemerdekaan,indonesia masih menggunakan peraturan hukum peninggalan hindia belanda ,termasuk landasan hukum bidang kelautan, yakni “ territoriale zee en maritime kringen ordonnantie 1939” (TZMKO). Namun penggunaan ordonansi ini menyebabkan wilayah indonesia menjadi tidak utuh, karena perairan diantara kelima pulau besar indonesia menjadi tidak utuh, karena perairan diantara kelima pulau besar di indonesia terdapat perairan bebas (high seas). Keaadaan dapat dinilai mengancam keutuhan NKRI. Atas dorongan semangat dan kebulatan tekad yang amat luar biasa di masa kepemimpinan presiden soekarno,dengan berani dan secara sepihak indonesia mengeluarkan suatu deklarasi keutuhan wilayah indonesia pada tanggal 13 desember 1957 yang dikenal dengan dengan deklarasi djoeanda. Negara indonesia menumbuhkan wawasan kemaritiman yang sudah tenggelam. Soekarno menaruh perhatian amat besar terhadap kemaritiman indonesia dan menitik beratkan oerientasi geopolitik indonesia adalah maritim. Pada tahun 1957 lahirlah wawsan nusantara, yang juga dikenal deklarasi juanda. Konsep wawasan nusantara ini memandang wilayah laut diantara pulau-pulau merupakan suatu kesatuan yang disebut wilayah nusantara, sehinggah wilayah laut merupakan keutuhan dengan wilayah darat,udarah,dasar laut, dan tanah yang terkandung didalamnya merupakan kekayaan nasional indonesia yang tak dapat dipisah-pisahkan. Landasan dalam yuridis formal juga dibentuk di tandainya pada 1960 dibentuk dewan maritim yang tertuang dalam perpres no 19 tahun 1960 tentang pembentukan dewan maritim. Dalam konsideran perpes itu diantara berbunyi: indonesia sebagai negara maritim memilki nilai yang unik dan sangat penting sehingga segala sesuatu yang bersangkut-paut dengan masalah maritim harus diberikan perhatian khusus dan sungguh-sungguh . Dalam pembukaan national maritime covention (NMC) pada tahun1963 soekarno menegaskan ingin membangun negara besar ,negara kuat,negara makmur,negara damai yang merupakan national building bagi negar indonesia, maka negara harus menguasai armada yang seimbang. Saat membia lehmanas pad 1965 soekarno kembali mengingatkan bahwa tujuan geopolitik indonesia adalah maritim (isran noor,2015). Konsepsi yang diagungkan pada masa orde lama tersebut tidak berlangsung lama. Rezim yang baru, orde baru memilki paradigma dan strategi pembangunan yang dilaksanakan dan beriorentasi di daratan. Padahal seperti yang penulis sudah singgung di atas ,paradigma teresterial atau pemanfaatan sumber daya dan lingkungan daratan yang bersifat feodalistik lahir dari rahim kolonealisme yang menggerogoti bumi pertiwi. b) Zaman Orde baru Pengembalian sebaga sumber daya utama kehidupan bangsa indonesia dapat di nyatakan megalami kemunduran kembali setelah perpindahan tangan ke presiden soeharto yang lebih beriorentasi ke darat. Pada era orde baru ( 1966-1968), nuansa pembangunan lebih dikonsentrasikan ke darat atau kontinental. Walaupun demikian pada era ini lahir juga konsep besar yang mendukung kemaritiman nasional, yakni 1982 pada saat menteri luar negeri di jabat oleh mochtar kusumaadja. Pada tahun 1982,119 negara didunia , termasuk indonesia, telah menandatangani konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau unnited nation convensi on the law of the sea (UNCLOS 1982). Konvensi tersebut di dalamnya memuat 9 buah pasal mengenai perihal ketentuan tentang perinsip “negara kepulaun”. Salah satu pasal dalam perinsip negara kepulauan tersebut ialah laut bukanlah pemisah, melainkan sebagai alat yangmenyatukan pulau-pulau yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian di implementasikan menjadi sebuah wawasan nusantara. Pengakuan internasional ini , pada masa presidan soeharto dilannjuti dengan terbinya uu nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut PBB tahun 1982, dan uu no 17 tahun 1985 ini, selanjutnya harus di jadikan pedoman dalam perencanaan pembanggunan nasional,utamanya di bidang kelaut, dan pada REPELITA ke 5 (1993-1998) konsep pembangunan kelautan akhiirnya masuk ke dalam garis-garis besar haluan negara (GBHN). Namun, mengingat presiden soeharto dengan lataar belakang anak petani dan sebagai perwira AD tentu tentu paradigma lebih beriorentasi kepada paradigma pembangunan kontinental sehingga semua kebijakan dan srategi pembangunan nasional jauh dari aspek maritim atau kelautan. c) Zaman reformasi-sekarang • Pemerintahan habibie Paradigma nasional yang mendukung visi kemaritiman selanjutnya adalah deklarasi bunaken yang dicetuskan tanggal 26 september 1998 pada masa pemerintahan presiden Prof.Dr.B.J. Habibie. Deklarasi ini pada dasarnya menyatakan dua hal pokok yaitu kesadaran bangsa indonesia untuk membangun kelautan.kesadaran geografis adalah kesadaran bangsa indonesia untuk memahami dan menyadari akan obyektif wadah kepulauan indonesia yang duapertiga bagian wilayak indonesia adalah laut. Kesadaran geografis adalah kesadaran bangsa indonesia akan geografis wilayahnya sangat penting bagi keberhasilan bangsa dalam melaksanakan pembangunan kelautan yang mempunyai arti strategis dalam mengembalikan kondisi ekonomi nasional yang sedang dalam berbagai krisis. Deklarasi bunaken juga dikatan kunci pembuka baru pembangunan yang beriorentasi kelaut karena mengandung komitmen bahwa: pertama,visi pembangunan dan persatuan nasional indonesia harus beriorentasikan ke laut dan kedua,semua jajaran pemerintah dan masyarakat hendaknya memberikan perhatian atas pengembangan,pemanfaatan,dan pemeliharaan potensi kelautan indonesia. • Abdurrahman wahid Pemilih untuk MPR,DPR,dan DPRD diadakan pada 7 juni 1999. PDI perjuangan pimpinan putri soekarno,Megawati soekarno putri keluar jadi pemenang pad pemiluh parlemendengan mendapatkan 34% dari seluruh suara; Golkar (partai soeharto – sebelumnya menjadi pemenang pemiluh-pemiluh sebelumnya) memperoleh 22%;partai persatuan pembangunan pimpinan hamza 12%;partai kebangkitan bangsa pimpinan abdurrahman wahid (gus dur) 10%. Pada oktober 1999,MPR meloantik abdurrahman wahid sebagai presiden dan megawati sebaga wakilnya untuk masa bakti 5 tahun.wahid membentuk kabinet pertamanya kabinet persatuan nasional pada awal november 1999dan melkakukan reshufle pada agustus tahun 2000. Pada pemerintahan gusdur, tumbuh kesadaran bahwa potensi dan kekayaan yang ada dilaut merupakan sumber ekonomi utama negara. Laut dalah kehidupan masa depan bengsa. Atas pemikiran ini,maka preside abdurrahman wahid membentuk kementrian baru yakni Departemen Eksploitasi laut dengan keputusan persiden NO.355/m tahun 1999 tanggal 26. 7 dalam perjalanannya,dan namanya berubah-ubah dan kahirnya saat ini menjadi kementrian kelautan dan perikanan berdasarkanperaturan presiden No. 47 tahun 2009.pada masa pemerintahan presiden abdurrahman wahid juga dibentuk dengan maritim indonesia (DMI) yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan kelautan di indonesia. • Pemeritahan susilo bambang yudhoyono sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat, kemudian membentuk kabinet indonesia bersatu. Pemerintahan pada masa kejayaannya telah mendapat berbagai cobaan dan tantangan besar seperti gempa di aceh dan nias pada Deesember 2004 yang melulu lantakkan sebagian besar aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang sumatera. Pada masa pemarintahan presiden susilo bambang yudhoyono,nomenklatur dewan maritim indonesia (DMI) diganti menjadi dewan kelauttan indonesia (DEKIN) melaului kepres No 21 tahun 2007 dan menyelenggarakan konvensi kelautan dunia atau world ocean conference (WCO) di manado pada tanggal 11-12 mei 2009.kegiatan merupakan inisiatif indonesia dalam forum internasional bagi para pemimpin dunia dan mengambil keputusan untuk mengembangkan kolaborasi internasional dan membuat komitmen dalam menghadapi segala isu kelautan dunia dan perubahan iklim global. Penyelenggaraan WOC di dukung oleh 123 negara dan dalam pelaksanaannya di hadiri 423 delegasi yang berasal dari 87 negaradan organisas-oraganisasi antara negara.deklarasi kelautan manado yang menjadi salah satu output utama dari WOC 2009 ini merupakan tonggak sejarah dan dokumen penting dalam menyelamatkan bumi dan kelangsungan hidup ke generasi yang akan datang,sehingg dokumen itu akan di perjuangkan oleh wakil pemerintah di PBB untuk dimasukkan dalam agenda resmi dan di bahas dalam meeting of the states parties to the united nations convention on the law of the sea. Selain itu, output lainanya yakni CTI regional plan of action yang dilakukan oleh 6 negara juga hal penting dalam menyelamatkan keanekaragaman sumber daya hati laut dunia .terutama ikan dan terumbuh karang. 8 dengan demikian, WOC 2009 dapat dinyatakan sebagai komitmen bangsa indonesia dalam mengembangkan,mengelolah dan melestarikan sumber daya laut indonesia dan internasional secara berkelanjutan • Pemerimtahan joko widodo Pemerintahan joko widodo dan yusuf kalla telah mencanankan indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi tersebut adalah suatu cita-cita yang sangat tepat bagi indonesia dan merupakan suatu keniscayaan bagi indonesia.mengingat indonesia merupaka kepulauan terbesar dunia yang terdiri dari 13 ribuh pulau yang tersebar diseluruh nusantara dengan itu dapat dikatakan sekitar 70% wilayah indonesia adalah berupah kelautan yang sekaligus penghubung dua samudera utama dunia, yakni samudera hindia dan samudera pasifik. Tambahan pula, perairan laut indonesia indonesia dikenal sebagai salah satu daerah “megabiodiversity” penting dunia dan mengandung potensi sumber daya alam yang tidak sedikit,baik berupah keanekaragaman sumber daya alam dan sumber daya buatan,seperti jasa-jasa lingkunagan.sebagai salah satu gambarannya adalah lebih dari 75% barang dan komoditas yang di perdagangkan di transportasi melalui laut dan 45% setara USD 1.500 triliun pertahun barang dan komoditas diperdagangknan melalui jalur laut kepulauan indonesia. Perkembangan lingkungan strategis telah terjadi perubahan dan transpormasi strategis tentang adanya pergeseran pusat geopolitik dan geoekonomi global di kawasaan asia-pasifik. Pada tanggal 13 november 2014,dalam KTT Asia timur di Nya pyi Taw myanmar presiden joko widodo mengemukakan bahwa indonesia harus mengambil peran sebagai poros maritim dunia dalam rangka menciptakan stabilitas dan keamanan akibat terjadi transformasi geopolitik dan geoekonomi global ke kawasan asia pasifik . indonesia secara geografis berada pada posisi strategis di pusat kawasan asia-pasifik serta sekaligus sebagai pendulum negara-negara ASEAN dan visi dan misi besar imdonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu, gagasan poros maritim dunia sekaligus mengembalikan jati diri bangsa yang seharusnya di jalan sesuai dengan karakteristik geografis yang dimilikinya yaitu negara kepulauan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional bangsa. Kemudian agar visi indonesia sebagai poros maritm dunia tersebut dapat terwujud, maka dalam dalam agenda pembangunannya ditetapkan lima pilar utama,yakni pembangunan budaya maritim, menjaga dan mengelolah sumber daya laut, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan membangun kekuatan pertahanan keamanan maritim. , BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Sejarah kemaritiman indonesia sejak zaman orde lama hingga masa pemerintahan jokowi widodo telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Pada masa orde lama akibat dari warisan hukum hindia belanda menyebabkan 5 pulau besar indonesia terpisah karena itu untuk menyatukan indonesia akibat adanya perairan lepas maka dengan itu dibentuklah deklarasi djoenda 13 desember 1957.yang merupakan titik tonggak kemajuan bangsa yang berwawasan kemaritiman. Selanjutnya pada masa orde baru konsep wawasan kemaritiman mengalami kemunduran karna kebanyakan pembangunan yang dilakukan pemerintahan presiden soeharto berkosentrasi ke darat.ini di karenakan latar belakang presiden soeharto yang merupakan anak petani dan juga dari berasal dari angkatan darat.setelah masa era soeharto masuklah era reformasi dari pemerintahan B.j.Habibie hingga terus mengalami kemajuan sampai masa sekarang pemerintahan joko widodo dengan konsep menjadikan indonesia sebagai poros maritim dunia akan tetapi cita-cita menjadikan indonesia sebagai poros maritim dunia tidak akan terwujud tanpa bantuan pemrintah maupun mesyarakat untuk bahu membahu mewujudkan cita-cita bangsa. 3.2 Saran Indonesia dengan berbagai potensi-potensi yang dimilikinya harus mampu menjadi poros maritim dunia dengan segala daya upaya untuk mewujudkannya. baik itu kerja sama pemerintah maupun masyarakat dengan sifat gotong royong bangsa di bidang kemaritiman dengan itu cita-cita bangsa akan terwujudkan.   DAFTAR PUSTAKA http://elfiraaprilianenna.blogspot.co.id/2016/09/sejarah-kerajaan-maritim-indonesia.html. Di akses tanggal 21 maret 2018 http://muhardithebest.blogspot.co.id/2016/05/kemaritiman-indonesia.html.Di akses tanggal 21 maret 2018